Gelar Aksi Demo Di Pantai Matras Masyarakat Nelayan Tolak Rencana Beroperasi KIP Timah Di Perairan Laut Matras
Pangkalpinang (Babel) – Terkait dukungan 22 organisasi masyarakat (Ormas), Okp dan LSM di Kabupaten Bangka menyatakan dukungan masuknya Kapal Isap Produksi (KIP) milik mitra PT Timah Tbk diperairan laut Mastras, Kelurahan Matras, Sungailiat Kabupaten Bangka.
Tersiar kabar PT Timah selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada mitranya untuk melakukan exploitasi (penambangan) di wilayah perairan laut Matras dan sekitarnya, diketahui rencananya ada 10 unit KIP yang akan diturunkan oleh mitra PT Timah untuk mengobok-obok perairan laut Matras dan sekitarnya dengan dalil bahwa perairan laut tersebut dalam wilayah IUP PT Timah.
Namun sayangnya, rencana pemberian izin SPK kepada mitranya dan dukungan dari 22 Ormas/Okp/Lsm justru menuai protes sekaligus penolakan dari sekelompok masyarakat khususnya nelayan yang berdomisili di lingkungan Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.
Bahkan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana kegiatan penambangan pasir timah di perairan laut Matras menggunakan kapal isap produksi (KIP), justru tadi kemarin Minggu siang (25/10/2020), sekelompok massa mengatasnamakan nelayan menggelar aksi demo di pinggiran pantai Matras.
“Aksi demo tadi siang itu sebagai bentuk sikap kami sebagai nelayan yang memang tak menerima jika laut Matras ditambang,” kata seorang nelayan asal lingkungan Sinar Jaya Jelutung Sungailiat, Mustar (52), Minggu (25/10/2020) sore.
Mustar kembali menjelaskan alasan ia termasuk nelayan lainnya di Sungailiat ini sesungguhnya tak menginginkan adanya aktifitas penambangan pasir timah di laut setempat. Alasannya, jika laut Matras dan sekitarnya dilakukan kegiatan penambangan di laut Matras maka akan berdampak terhadap kerusakan biota laut serta ekosistem lainnya termasuk berdampak pula terhadap kehidupan masyarakat nelayan.
“Kalau nanti di perairan Matras ini masuk sejumlah kapal isap (KIP — red) jelas nanti akan terjadi dampak buruk terhadap kondisi laut Matras. Sebab adanya kegiatan tambang jelas nanti akan banyak lumpur dan kami nelayan akan sulit mencari nafkah,” ungkapnya.
Mustar pun sempat pula menyinggung terkait dalam waktu dekat ini di perairan Matras Sungailiat rencananya dimasuki sedikitnya 10 unit KIP dan bakal melakukan giat penambangan di perairan setempat, namun di sisi lain rencana aktiftas sejumlah KIP tersebut saat ini pun menuai pro dan kontra.
“Kalau kami nelayan tetap menolak terkait rencana kegiatan penambangan di perairan Matras. Nah kalau ada yang pro itu jelas bukan nelayan murni,” sindir nelayan itu.
Bahkan menurutnya lagi, jika pihak yang pro terhadap rencana kegiatan sejumlah KIP yang akan menambang di perairan Matras Sungailiat nanti sesungguhnya menurut ia tak lain bukan nelayan.
“Yang saya tahu yang pro itu adalah orang yang bukan nelayan termasuk panitianya KIP. Nah panitia itu justru bukan pula nelayan. Mereka itu (panitia KIP — red) sesungguhnya tidak tahu menahu bagaimana seluk beluk laut,” ungkapnya.
Tak cuma itu ia sendiri mengaku sangat menyesalkan terkait rencana 10 unit KIP bakal beroperasi di perairan Matras Sungailiat namun para nelayan termasuk dirinya justru tak pernah dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi rencana kegiatan KIP.
“Tidak ada sosialisasi kepada nelayan,” tegasnya.
Perairan Matras pun pada tahun-tahun sebelumnya sempat akan dilakukan penambangan oleh mitra PT Timah atau sejak tahun 2015 lalu, namun rencana kegiatan penambangan itu justru ditolak keras oleh masyarakat nelayan di daerah setempat.
“Pada tahun 2015 itu rencana kapal isap mau masuk perairan Matras namun kita tolak akhirnya gagal namun kembali lagi selanjutnya mencoba masuk perairan Matras lagi-lagi gagal lantaran nelayan menolak rencana kegiatan kapal isap itu,” terang Mustar.
Bahkan pada tahun 2019 kemarin, menurutnya sempat terjadi keributan dan bentrok di kalangan warga antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra lantaran rencana sejumlah KIP dikabarkan bakal menambang di laut setempat.
“Dari kejadian tersebut hingga akhirnya berujung urusan pihak kepolisian gara-gara kapal isap mau nambang di laut Matras,” sesalnya.
Terkait pro kontra rencana kegiatan penambangan timah di perairan Matras Sungailiat ini pun menuai sorotan pula dari tokoh masyarakat lingkungan Sinar Jaya Jelutung, Sungailiat yakni Mustam (55).
“Sebenarnya kekecewaan masyarakat nelayan ini sesungguhnya sudah cukup lama dari tahun 2015 dan itu lagi-lagi ditolak nelayan terkait rencana aktifitas kapal isap di perairan Matras,” kata mantan Kaling Jelutung ini kepada Pers Babel.
Bahkan pada tahun 2019 lalu pun serupa sempat terjadi penolakan terkait rencana kegiatan KIP di perairan Matras Sungailiat, bahkan pada tahun itu menurutnya justru rencana kegiatan KIP di perairan setempat terkesan adanya upaya ‘pemaksaan’ terhadap masyarakat khususnya para nelayan.
“Pada tahun 2019 kemarin terkesan adanya pemaksaan oleh mitra PT Timah itu sehingga pada waktu itu terjadilah gejolak di kalangan masyarakat sehigga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.
Sebaliknya PT Timah Tbk selaku BUMN justru terkesan mengkesampingkan keluhan masyarakat nelayan Sungailiat lantaran demi mengejar target produksi pasir timah di atas kekecewaan masyarakat nelayan setempat.
“Jika diamati pada kondisi saat ini justru PT Timah justru tidak belajar pada kejadian sebelumnya yakni pada tahun 2019 lalu adanya kejadian keributan di kalangan masyarakat,” sesalnya.
Meski di perairan Matras diakuinya memang terdapat wilayah IUP PT Timah namun hal itu tak berarti perusahaan milik negara tersebut justru tega menghilangkan hak-hak masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup di perairan Matras dan sekitarnya.
“Walau bagaiman pun para nelayan punya hak untuk laut Matras itu. Sebab wilayah tangkap para nelayan banyak di daerah situ,” tegasnya.
Keluhan sebagian masyarakat nelayan Sungailiat ini pun, sebelumnya perwakilan masyarakat nelayan sempat melakukan audiensi di gedung DPRD Kabupaten Bangka atau pada pekan lalu guna membahas persolanan aktifitas penambangan pasir timah di perairan Matras Sungailiat oleh mitra PT Timah Tbk dengan menggunakan KIP.
Hal itu pun dibenarkan oleh wakil ketua DPRD Bangka, Mendra saat dikonfirmasi oleh jurnalis Babel melalui sambungan ponselnya, Minggu (25/10/2020) malam.
Menurutnya, saat pertemuan tersebut di gedung DPRD Bangka pihak lembaganya diwakili olehnya sendiri, sedangkan masyarakat nelayan saat itu hadir diwakili Mustam selaku koordinator nelayan, aktifis Inakar BaBel, Presma IAIN, BEM UBB, dan HMI Cabang Babel.
“Sebagai wakil rakyat kami wajib menerima aspirasi masyarakat. Meski saat ini adanya pro kontra terkait rencana aktifitas kapal isap produksi di perairan Matras itu saya pikir itu hal yang wajar-wajar saja, ” kata Mendra.
Meski begitu, terkait pertemuan yang digelar di DPRD Bangka belum lama ini ditegaskanya hal itu pun rencananya akan ia sampaikan permasalah keluhan masyarakat nelayan Sungailiat yang menolak aktifitas tambang di laut Matras Sungailiat kepada lembaganya dalam rapat Badan Musyawarah (BANMUS).
“Selanjutnya akan akan dilanjutkan dalam rapat kerja selanjutnya. Jadi hal ini sesuai mekanisme yang ada di lembaga kita (DPRD Bangka — red),” tegasnya.
Sementara informasi lainnya yang berhasil dihimpun jurnalis Babel di lapangan menyebutkan jika Minggu (25/10/2020) siang sekitar pukul 12.15 WIB sekelompok massa diperkirakan berjumlah sekitar 50 orang menggelar aksi demo di tepi pantai Matras.
Aksi sekelompok massa mengatasnamakan nelayan dari berbagai lingkungan di Kecamatan Sungailiat siang itu sempat didokumentasikan dalam rekaman video, mereka menyatakan menolak terkait rencana aktifitas sejumlah KIP di perairan Matras Sungailiat.
Rekaman video ini pun sempat beredar di sejumlah media sosial hingga grup What’s App (WA). Tak cuma ini, bahkan sebelumnya sempat pula beredar rekaman video lainnya mengatasnamakan nelayan Sungailiat dan dalam aksi serupa.
Sejauh ini pihak PT Timah Tbk temasuk pihak-pihak terkait lainnya masih diupayakan dikonfirmasi terkait persoalan rencana kerja sejumlah KIP di perairan Matras, Sungailiat Bangka saat ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Berikut rangkuman hasil pertemuan perwakilan nelayan pesisir Matras yang dipimpin oleh saudara Mustam selaku koordinator dengan Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangka, Bpk. Mendra Kurniawan:
1. Menolak operasi KIP di perairan Matras dan sekitarnya, karena sangat jelas memengaruhi hasil tangkap para nelayan akibat kerusakan habitat laut dan ekosistem laut. Merusak kejernihan air laut pantai Matras sebagai aset wisata daerah yang menjadi idola masyarakat Bangka dan menjadi objek kawasan pariwisata prioritas Kab. Bangka.
2. Meniadakan (tidak menggunakan) semua panitia kompensasi KIP yang sudah dibentuk karena dari pihak panitia inilah yang kerap membuat masyarakat menjadi terpecah-belah; saudara sesama saudara bermusuhan, masyarakat dibenturkan dengan kepentingan antar-kelompok pro dan kontra, sehingga suasana kebatinan sosial masyarakat selalu tidak kondusif.
3. Para Nelayan Matras dan Kelurahan Sinarjaya Jelutung ingin bertemu dengan Pejabat PT. Timah yang selalu memaksakan kehendaknya untuk mengoperasikan KIP di perairan Matras dan sekitarnya dengan alasan mereka sudah mengantongi izin IUP tanpa memikirkan aspek-aspek sosial lainnya, dan masyarakat sekitar terutama nelayan yang bersentuhan langsung hajat hidup dan nasibnya dengan laut Matras dan sekitarnya.
Adapun saat itu tanggapan Mendra Kurniawan selaku Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangka yang menyambut dan memimpin audiensi ialah pihak DPRD secara kelembagaan akan mengawal dan meneruskan persoalan ini dengan akan memanggil pihak-pihak terkait seperti pihak PT. Timah, agar persoalan ini dapat diselesaikan secara persuasif-dialogis.
